Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius untuk memajukan perekonomian Indonesia. Meskipun tantangan besar, pencapaian ini mungkin dengan kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus pada sektor strategis seperti pertanian, kelautan, dan industri kreatif, serta pemanfaatan teknologi, dapat mendorong pertumbuhan inklusif. Keberhasilan juga bergantung pada peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing nasional.
Namun, hutang macet petani dan nelayan menjadi kendala besar. Mereka sering terjebak dalam utang akibat sulitnya mengakses modal dengan bunga wajar dan fluktuasi harga hasil pertanian atau tangkapan laut. Utang yang awalnya digunakan untuk membeli alat atau bahan bakar justru semakin membebani mereka, apalagi ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Hal ini menyebabkan bunga dan denda menumpuk.
Siklus utang ini memperburuk kondisi ekonomi mereka, memaksa petani dan nelayan menjual aset atau bekerja lebih keras hanya untuk membayar utang. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya akses ke layanan keuangan yang adil dan ketidakpastian cuaca. Penyelesaian masalah ini memerlukan reformasi dalam sistem kredit dan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan petani dan nelayan.
Penghapusan utang bagi petani dan nelayan menjadi semakin penting, karena mereka terjebak dalam siklus utang yang menghambat kesejahteraan. Utang tidak hanya menjadi beban finansial, tetapi juga sumber stres, terutama ketika hasil pertanian atau tangkapan laut tidak memadai. Dengan penghapusan utang, mereka memiliki kesempatan untuk bangkit, fokus pada produksi, dan meningkatkan kesejahteraan. Langkah ini didukung luas sebagai cara mengurangi kemiskinan struktural dan memperkuat sektor pertanian dan kelautan di Indonesia.
Selain itu, penghapusan utang bagi UMKM, khususnya petani dan nelayan, sangat penting untuk membantu mereka mengembangkan usaha dan keluar dari jeratan hutang yang tak kunjung selesai. Banyak yang terhambat oleh kewajiban utang yang terus menumpuk, sementara hasil yang diperoleh tak sebanding dengan biaya.
Langkah ini memberi kesempatan bagi petani dan nelayan untuk berinovasi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan, memperkuat sektor UMKM, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Petani dan nelayan memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha mereka, yang dapat meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat daerah dan nasional. Dengan dukungan seperti akses modal dan pasar yang lebih luas, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta tangkapan laut. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian lokal.
Perkembangan sektor pertanian dan kelautan akan berdampak positif pada seluruh rantai pasok, dari pengolahan hingga distribusi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dukungan terhadap petani dan nelayan, seperti akses modal dan pasar yang lebih luas, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika sektor-sektor ini berkembang pesat, perputaran ekonomi daerah akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Kebijakan penghapusan utang bagi petani dan nelayan layak diapresiasi sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan sektor vital ini. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan kelautan. Diharapkan, kebijakan ini diikuti dengan dukungan lain seperti pelatihan dan akses pasar agar dampaknya lebih maksimal, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memperkuat ketahanan pangan.
