Memasuki hampir 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, berbagai kebijakan yang diluncurkan memberikan sinyal kuat tentang fokus pemerintah terhadap perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi global dengan solusi yang progresif dan inklusif.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%
Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang direncanakan mulai 2025 bertujuan meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Perlu dipahami bahwa kebijakan terkait peningkatan PPN ini bukan sepenuhnya berasal dari pemerintah (eksekutif), melainkan merupakan hasil usulan legislatif di DPR RI yang saat itu dipimpin oleh Puan Maharani dari Partai PDIP yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Hal ini mencerminkan proses demokrasi di mana kebijakan perpajakan dirumuskan melalui diskusi bersama antara berbagai pihak.
Meskipun kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, penting untuk melihat tujuan jangka panjangnya. Dengan meningkatnya penerimaan negara, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Selain itu, kebijakan ini dilakukan secara selektif. Barang kebutuhan pokok dan layanan esensial seperti pendidikan tetap bebas dari PPN, sehingga dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dapat diminimalkan. Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap kesejahteraan kelompok rentan.
Program Makan Siang Gratis
Program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil adalah inisiatif luar biasa yang bertujuan mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Dengan target 82 juta penerima manfaat, program ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap permasalahan gizi kronis yang menjadi salah satu hambatan utama bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pendanaan sebesar Rp400 triliun per tahun memang membutuhkan strategi pengelolaan anggaran yang solid. Namun, langkah ini perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang. Dengan gizi yang lebih baik, anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi individu yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, siap bersaing di pasar kerja global.
Program ini juga memberikan efek domino positif, terutama di sektor ekonomi lokal. Dengan mengutamakan bahan baku lokal, program ini membuka peluang bagi petani, peternak, dan produsen makanan untuk berkontribusi sekaligus meningkatkan pendapatan mereka.
Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Pemerintah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap pekerja yang menjadi salah satu motor penggerak perekonomian. Kenaikan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus merangsang pertumbuhan konsumsi domestik.
Peningkatan daya beli ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan daya beli yang lebih tinggi, permintaan terhadap produk lokal meningkat, mendorong pertumbuhan sektor UMKM.
Pemerintah juga telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan dengan pelaku usaha. Dialog yang terbuka antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengorbankan daya saing industri.
Optimisme Menuju Masa Depan
Langkah-langkah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan strategi yang terarah untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa. Kebijakan ini menunjukkan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi domestik, dan pemerataan kesejahteraan.
Meski ada tantangan dalam implementasi, pendekatan pemerintah yang berbasis pada dialog dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan kebijakan-kebijakan ini. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan sektor swasta, kebijakan ini berpotensi membawa Indonesia menuju era kemajuan yang lebih inklusif.
Rekomendasi untuk Keberlanjutan
Agar kebijakan ini mencapai hasil yang maksimal, pemerintah perlu terus melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan evaluasinya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pendekatan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi menjadi kunci untuk mempertahankan momentum positif yang telah dibangun.
Keberhasilan kebijakan-kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Dengan semangat gotong royong, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan terus bergerak maju menuju visi Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur.